Di tengah gencatan senjata dan perdamaian yang rapuh, Hamas "membubarkan pemerintahannya". Namun di balik panggung politik, "Garis Kuning" Israel terus merangsek maju, melahap wilayah Gaza dan menewaskan warga sipil yang nekat mendekat.

Hamas resmi membubarkan Komite Darurat Pemerintahannya pada Senin, 6 Juli 2026, setelah nyaris dua dekade sebagai penguasa de facto Jalur Gaza. Kelompok perlawanan Palestina itu menyatakan kesiapannya menyerahkan tampuk administrasi sipil kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)—sebuah badan teknokrat yang didukung PBB dan Amerika Serikat.

Ketua komite pemerintahan Hamas, Mohammed al-Farra, telah mengundurkan diri. Staf teknis dan profesional disebut akan tetap bertugas untuk sementara guna mencegah kekosongan administrasi yang merugikan warga sipil. "Ini adalah demonstrasi keseriusan langkah-langkah ini, dalam implementasi pengaturan yang disepakati, dan untuk memfasilitasi proses transisi administratif," ujar Ismail al-Thawabta, direktur Kantor Media Pemerintah Gaza.

NCAG sendiri dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Perdamaian Komprehensif 20 poin yang diprakarsai Presiden Donald Trump setelah gencatan senjata ditengahi AS pada Oktober 2025. Dipimpin oleh Ali Shaath, mantan pejabat tinggi Otoritas Palestina, komite beranggotakan 15 orang ini telah bermarkas di Kairo sejak pertengahan Januari 2026—terhalang masuk ke Gaza karena keberatan Israel.

Namun di balik kemasan manis transisi kekuasaan, gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober 2025 itu terus dinodai.

Manipulasi "Garis Kuning"
Sejak gencatan senjata diberlakukan, militer Israel—yang disebut memiliki "kendali operasional" atas sebagian besar Jalur Gaza—terus memindahkan patok-patok beton berwarna kuning yang menandai apa yang mereka sebut "Garis Kuning" (Yellow Line) semakin jauh ke dalam wilayah Gaza.

Garis Kuning pada awalnya adalah batas penarikan pasukan Israel sebagaimana disepakati dalam gencatan senjata. Militer Israel bahkan mengumumkan akan memasang blok beton kuning setiap 200 meter di sepanjang jalur itu untuk "menegakkan kejelasan taktis di lapangan". Kepala militer Israel menyebutnya sebagai "perbatasan baru".

Namun investigasi visual CBC News mengungkapkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah memindahkan blok-blok beton kuning itu lebih jauh ke dalam Gaza—di beberapa area, lebih dari satu kilometer—menghancurkan properti sipil dan menciptakan apa yang disebut analis sebagai "zona bunuh" de facto. "Jika warga Palestina mendekati blok-blok itu, mereka akan ditembak," kata Andreas Krieg, dosen senior studi keamanan di King's College London.

BBC Verify memetakan setidaknya 205 penanda kuning, dengan lebih dari separuhnya ditempatkan jauh lebih dalam ke dalam Gaza daripada garis yang tertera di peta resmi. Di lingkungan al-Tuffah, Gaza City, citra satelit menunjukkan IDF memindahkan setidaknya tujuh blok yang sudah terpasang antara 27 November dan 25 Desember 2025, dengan pergeseran rata-rata 295 meter lebih dalam ke Jalur Gaza. Total 16 posisi penanda telah digeser.

Akibatnya, Israel kini menguasai 60 persen wilayah Gaza—melonjak dari 53 persen yang disepakati dalam negosiasi gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengarahkan militer untuk mengambil alih 70 persen Semenanjung Gaza meskipun gencatan senjata telah berlangsung.

1.050 Nyawa Melayang di Dekat Garis Kuning
Dampaknya mematikan. Kantor HAM PBB di Wilayah Pendudukan Palestina memverifikasi kematian 196 warga Palestina dalam serangan IDF yang dilaporkan terjadi di dekat Garis Kuning antara Oktober dan April, termasuk 18 perempuan dan 43 anak-anak.

Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 1.050 warga Palestina tewas dalam serangan Israel yang nyaris setiap hari terjadi. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 738 warga Palestina tewas hanya hingga 12 Mei 2026, dengan total korban jiwa sejak perang dimulai mencapai 72.742 orang—lebih dari 21.000 di antaranya anak-anak. Serangan Israel pada Oktober 2025-Januari 2026 saja menewaskan 484 warga Gaza dan melukai 1.297 lainnya.

Hamas menuduh Israel terus melanggar gencatan senjata dengan berbagai cara: menutup semua perbatasan Gaza, meratakan ribuan bangunan sipil, dan memindahkan Garis Kuning yang disertai penggusuran serta penghancuran rumah. "Pendudukan telah memutuskan untuk terus melanggar gencatan senjata di Jalur Gaza," kata Juru Bicara Hamas Hazem Qassem. "Mereka membunuh lebih dari 1.050 warga, mereka terus melanggar garis kuning, mereka menutup penyeberangan perbatasan".

Di tengah hiruk-pikuk politik, fakta di lapangan berbicara lebih keras: lebih dari separuh Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel. Netanyahu menyatakan Israel tidak akan menarik diri dari wilayah itu. Pasukan Israel berpatroli di apa yang dia sebut sebagai "zona penyangga" untuk mencegah serangan Hamas.

Sementara itu, NCAG masih terdampar di Kairo—sebuah komite tanpa wilayah. Israel belum mengizinkan mereka masuk. Dan Hamas, di sisi lain, belum bersedia melucuti senjata—syarat utama yang diminta Israel dan AS. "Persyaratan fundamental bagi keberhasilan komite adalah adanya satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata di bawah otoritas itu," kata Ali Shaath, ketua NCAG.

Namun di atas kertas, ia hanya bisa berharap. "Pada akhirnya, penilaian kami akan didasarkan pada tindakan, bukan janji," demikian pernyataan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS.

Dua Dekade Pemerintahan Hamas di Gaza Berakhir
Sekilas  kita menengok ke belakang, Hamas pertama kali merebut kekuasaan di Gaza pada Juni 2007, setelah memenangi pemilihan legislatif Palestina tahun 2006. Kemenangan pemilu itu tidak serta-merta diterima oleh faksi saingannya, Fatah, yang saat itu dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.

Ketegangan memuncak menjadi perang saudara singkat pada 10-15 Juni 2007. Dalam waktu kurang dari sepekan, Hamas berhasil mengalahkan pasukan Fatah dan mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza. Sekitar 100 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Abbas kemudian memecat pemerintah pimpinan Hamas dan mengumumkan keadaan darurat.

Sejak saat itu, Gaza terpecah secara politik: Hamas memerintah di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang diakui internasional berkuasa di Tepi Barat. Selama hampir 20 tahun, Hamas membangun struktur pemerintahannya sendiri, mengelola layanan publik, keamanan, dan ekonomi bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza.

Namun perang yang dipicu serangan 7 Oktober 2023 membawa kehancuran total. Gencatan senjata 10 Oktober 2025 menghentikan pertempuran besar—tapi bukan pelanggaran. Kebiadaban Israel telah menelan korban sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Serangan balasan Israel sejak saat itu telah menewaskan 73.098 warga Palestina hingga Senin (6/7), menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Kini, setelah dua dekade berkuasa, Hamas melepas kewenangan administratifnya. Tapi transisi itu masih menggantung di atas jurang ketidakpastian. Garis Kuning terus bergerak. Patok-patok beton terus dipasang. Dan warga Gaza—yang nyaris seluruh populasinya yang berjumlah dua juta jiwa terusir dari rumah mereka.

Sejumlah Tantangan Krusial Masih Menggantung
Pertama, masalah pelucutan senjata. Hamas belum berkomitmen untuk melucuti senjatanya atau menyerahkan kendali keamanan. NCAG sendiri menyatakan mengharapkan pelucutan senjata Hamas sebagai langkah berikutnya. Namun Hamas bersikeras tidak akan meletakkan senjata selama serangan Israel masih berlangsung.

Kedua, akses NCAG ke Gaza. Komite yang berbasis di Kairo ini masih terblokir dan belum bisa masuk ke wilayah tersebut karena penolakan Israel.

Ketiga, perundingan fase kedua gencatan senjata yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza telah mandek selama berbulan-bulan.

Ke depan, efektivitas transisi kekuasaan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Akankah Hamas benar-benar melepaskan kendali? Akankah NCAG akhirnya diizinkan masuk ke Gaza? Dan yang terpenting, akankah pelucutan senjata—yang menjadi syarat utama bagi Israel dan AS—akhirnya terwujud?••