Lebih dari separuh Gaza dikuasai militer Israel, kekerasan pemukim di Tepi Barat terus meningkat. Seorang diplomat senior yang mengawasi transisi Gaza mengakui: tidak ada lagi jalur politik yang kredibel. Dua belas hari kemudian, ia muncul lagi di Jakarta untuk membicarakan hal yang sama.

Abu Dhabi, 7 September 2026. Di Forum Hili ketiga, Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza, Nickolay Mladenov, berdiri di podium di hadapan para delegasi dan media. Ia menyampaikan satu kalimat yang membuat ruangan hening: "Jika Gaza terus berada dalam status quo, atau tidak masuk ke fase implementasi peta jalan di bawah rencana komprehensif kami, solusi dua negara akan menjadi 'praktis tidak mungkin'."

Diplomat asal Bulgaria itu tidak sedang melontarkan ancaman. Ia menggambarkan realitas yang sedang terjadi: lebih dari 50 persen wilayah Gaza saat ini berada di bawah kendali militer Israel, sementara kurang dari 50 persen dikuasai Hamas. Pada saat yang sama, kekerasan pemukim di Tepi Barat terus meningkat. "Dalam situasi ini, tidak ada jalur maju yang kredibel untuk mencapai penyelesaian politik atas konflik ini."

Mladenov secara eksplisit menyebut satu-satunya jalan keluar: "Pemerintahan transisi, pelucutan senjata, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza—hanya jika ketiga hal ini berjalan bersamaan, kita dapat membangun kembali dasar dialog politik."

Peta Jalan: Kemajuan di Atas Kertas, Kemacetan di Lapangan
Mladenov mengakui bahwa dibandingkan setahun lalu, "sejumlah kemajuan telah dicapai"—terutama dalam pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Ia mengungkapkan sedang bernegosiasi dengan dua negara lain dan memperkirakan "dalam beberapa pekan ke depan" akan ada negara baru yang menandatangani kesepakatan bergabung dengan ISF. Soal pelucutan senjata, Hamas pada Juli lalu setuju menyerahkan senjata berat, sebuah terobosan yang disebut Mladenov sebagai "historis".

Namun inti masalahnya macet di pihak Israel. Mladenov blak-blakan: "Kita masih berada di tahap memastikan kesepakatan yang sudah dicapai dilaksanakan. Sayangnya, kita belum sampai ke titik itu." Ia mengungkapkan bahwa diskusi dengan pihak Israel mengenai "pelaksanaan bagian komitmen mereka" masih berlangsung—ini merujuk pada kesepakatan pertukaran penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hamas.

"Simpul masalahnya ada di sini," kata Mladenov. "Israel sedang berada dalam periode pemilu, dan ini membuat segalanya sangat rumit, baik secara politik maupun domestik."

Dari Abu Dhabi ke Jakarta: Kelanjutan 12 Hari Kemudian
Peringatan Mladenov tidak berhenti di Abu Dhabi. Pada 19 September, ia muncul di Jakarta dalam Forum Global Town Hall 2026 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Sesi keempat forum itu bertajuk "Dari Visi ke Realitas: Prospek dan Tantangan Kemerdekaan Palestina", dan Mladenov berbicara bersama Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin serta mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla.

Artinya, hanya 12 hari setelah menyatakan "solusi dua negara praktis tidak mungkin", diplomat senior itu kembali membahas isu yang sama di panggung global. Forum ini disiarkan langsung ke seluruh dunia dan diikuti lebih dari 6.500 peserta dari lebih dari 100 negara.

Konfirmasi dari Level Tertinggi PBB
Pada hari yang sama dengan peringatan Mladenov, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melontarkan peringatan yang lebih keras di New York. Dalam konferensi pers usai pembukaan Sidang Umum PBB ke-81 pada 16 September malam, Guterres menyatakan bahwa Tepi Barat menghadapi "tekanan aneksasi", dengan para pemukim terus merampas tanah Palestina.

"Aneksasi Tepi Barat harus dihentikan," tegas Guterres. Ia menegaskan bahwa Israel belum menyetujui implementasi rencana perdamaian Gaza, sementara aktivitas pemukim di Tepi Barat "meningkatkan tekanan terhadap masyarakat Palestina".

Voting di Sidang Umum: 152 Negara Melawan Veto Amerika
Pada 17 September, Sidang Umum PBB mengesahkan resolusi dengan 152 suara mendukung, 3 menolak, dan 4 abstain, yang mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato melalui video dalam debat umum Sidang Umum ke-81. Sebelumnya, Amerika Serikat kembali menolak memberikan visa kepada pejabat Palestina, sehingga menghalangi kehadiran mereka secara langsung.

Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB dalam penjelasan votonya menyatakan: "Pada saat rakyat Palestina mengalami penindasan dan fondasi solusi dua negara sedang terkikis, mencabut hak Palestina untuk menyampaikan posisi, menyerukan, dan meminta bantuan internasional di PBB tidak memiliki dasar hukum, tidak dapat diterima secara moral, dan tidak dapat dipertahankan secara logika."

Gencatan Senjata di Atas Kertas, Kematian di Lapangan
Peringatan Mladenov mendapat konfirmasi langsung dari realitas lapangan. Sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, sebanyak 1.386 warga Palestina di Gaza tewas dan 4.784 lainnya luka-luka. Hanya pada 18 September, sedikitnya tiga warga Palestina—termasuk seorang anak—tewas dalam serangan Israel di Kota Gaza dan wilayah tengah, dengan sejumlah lainnya luka-luka.

Di Tepi Barat, kekerasan pemukim juga berlanjut. Pada 17 September, pemukim membakar lahan pertanian di desa Burqa, timur Ramallah, hingga api menjalar ke dekat permukiman warga. Menurut statistik resmi Palestina, hanya pada Agustus 2026, militer dan pemukim Israel melancarkan 2.030 serangan terhadap warga dan properti Palestina, dengan 628 di antaranya kekerasan pemukim, 21.508 pohon dirusak atau dicabut, termasuk 19.375 pohon zaitun.

Respons Hamas dan Keheningan Israel
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, merespons pernyataan Mladenov dengan cepat, menyerukan agar perwakilan tinggi itu "menjalankan tugasnya dengan menekan Israel untuk mematuhi kesepakatan yang telah dicapai", dan mendesak pelaksanaan peta jalan 15 poin yang disepakati oleh faksi-faksi Palestina, Mladenov, dan pemerintah Amerika Serikat—peta jalan yang telah ditolak oleh pemerintah Israel.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru Mladenov. Netanyahu sebelumnya telah menegaskan bahwa sebelum Hamas melucuti senjata sepenuhnya, militer Israel tidak akan menarik diri dari Gaza.

Ketika "solusi dua negara" merosot dari tujuan jangka panjang masyarakat internasional menjadi sebuah peringatan yang hampir kedaluwarsa, pertanyaannya bukan lagi "kapan akan terwujud", melainkan—apakah masih bisa diselamatkan.•