Awal pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham diwarnai gelombang protes dan tekanan politik terkait isu Palestina. Ribuan pengunjuk rasa memadati pusat London pada 18 Juli 2026, dalam aksi National March for Palestine yang menuntut pengakuan genosida dan sanksi terhadap Israel.
Tekanan juga datang dari parlemen. Sebanyak 80 anggota House of Commons dan House of Lords mengirimkan surat terbuka kepada Burnham, mendesak pengakuan atas temuan Komisi Penyelidikan Independen PBB yang menyimpulkan Israel melakukan genosida di Gaza. Surat yang diprakarsai MP Kim Johnson ini juga menuntut embargo senjata total dan larangan perdagangan dengan pemukiman ilegal di wilayah Palestina .
Namun, pemerintah Burnham menolak tuntutan tersebut. Juru bicara Foreign, Commonwealth and Development Office menyatakan penolakan terhadap pengakuan genosida dan sanksi komprehensif, meski mengakui penderitaan warga Gaza . Pemerintah juga telah menjatuhkan empat putaran sanksi terhadap individu dan entitas yang mendukung kekerasan pemukim di Tepi Barat, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Sebelum menjabat dan menggalang dukungan, Burnham sempat meminta maaf atas respons Partai Buruh terhadap perang Gaza dan berjanji meningkatkan tekanan pada Israel, termasuk sanksi tambahan dan larangan perdagangan dengan pemukiman ilegal. Namun, ia menolak menyebut konflik sebagai genosida, dengan alasan penentuan tersebut harus diserahkan pada pengadilan internasional .
Di parlemen, sejumlah Early Day Motion (EDM) terkait Palestina juga diajukan, termasuk EDM 527 tentang Komisi Penyelidikan PBB yang mendapat 25 tanda tangan . EDM-EDM ini bersifat simbolis namun menunjukkan gelombang dukungan lintas partai bagi isu Palestina.
Pengakuan Negara Palestina sendiri telah dilakukan pemerintahan sebelumnya di bawah Keir Starmer pada September 2025, bersama Kanada dan Australia. Pemerintah Inggris pun memperbarui peta resmi, mengubah istilah "Wilayah Palestina yang Diduduki" menjadi "Palestina".•
