Pemerintah Israel menandatangani kesepakatan kerangka kerja senilai 2,3 miliar dolar AS untuk membangun 12.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Langkah yang disebut sebagai ekspansi permukiman terbesar dalam sejarah ini semakin mengubur harapan solusi dua negara dan memantik kecaman internasional.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga mengawasi administrasi sipil di Tepi Barat, menyebut kesepakatan itu sebagai "kemenangan bagi gerakan permukiman." Ia menyatakan pendanaan ini bertujuan memperkuat kendali Israel dan "membunuh gagasan mendirikan negara teroris di jantung negeri ini." Dalam pernyataannya, Smotrich menambahkan, "Belum pernah ada keputusan Zionis-permukiman sebesar ini sepanjang sejarah Zionisme sejak didirikan."
Penandatanganan berlangsung dalam upacara resmi di Yerusalem, dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Turut hadir Direktur Jenderal Otoritas Pertanahan Israel Yehuda Eliyahu dan Kepala Dewan Regional Shomron Yossi Dagan. Kesepakatan senilai 8,5 miliar shekel ini mencakup pembangunan 12.000 unit rumah baru dan proyek infrastruktur besar-besaran di Tepi Barat.
Eskalasi Terbesar dalam Sejarah Permukiman
Kesepakatan ini merupakan bagian dari paket pendanaan lebih luas yang disetujui pada Juli 2026, dengan total hampir 790 juta dolar AS. Paket tersebut mencakup alokasi 431 juta dolar AS untuk pembangunan 34 permukiman dan 358 juta dolar AS untuk pembangunan jalan baru yang melayani permukiman di seluruh wilayah pendudukan.
Yang mencolok, paket ini mencakup pendanaan untuk pembangunan kembali permukiman yang dievakuasi berdasarkan Rencana Penarikan 2005, termasuk Homesh, Sa Nur, Ganim, dan Kadim. Langkah ini membalik kebijakan yang sudah berlangsung dua dekade.
Stasiun televisi Israel, Channel 14, menggambarkan kesepakatan ini sebagai langkah "raksasa" yang bertujuan "mengubah wajah kawasan." Media tersebut melaporkan bahwa investasi ini akan memberikan momentum signifikan bagi proses pembangunan dan modernisasi permukiman di wilayah tersebut.
E1: Proyek yang Memisahkan Tepi Barat
Pada akhir Agustus 2026, Kementerian Perumahan Israel mengeluarkan tender untuk pembangunan 1.234 unit rumah di kawasan E1, dekat Yerusalem. Tender ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk membangun 3.401 unit rumah.
Organisasi pemantau Peace Now memperingatkan bahwa pembangunan parsial E1 sudah cukup untuk membagi Tepi Barat utara dan selatan menjadi dua bagian terpisah. "Proyek ini akan memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah lainnya," kata kelompok tersebut.
Proyek E1 bertujuan menciptakan blok permukiman Yahudi yang berkesinambungan dari Yerusalem Timur hingga Tepi Barat. Jika terealisasi, negara Palestina yang berkesinambungan menjadi tidak mungkin terwujud.
Kecaman Internasional dan Status Hukum
Langkah ini menuai kecaman luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal berdasarkan hukum internasional dan mengancam prospek solusi dua negara.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut keputusan ini "sangat berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan mengancam." "Ini harus dihentikan," tegasnya kepada CNN.
Pemerintah Mesir juga mengecam tender baru Israel dan menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan rencana tersebut. "Mesir menyatakan penolakan total terhadap upaya untuk memperkuat kebijakan fait accompli melalui perluasan permukiman ilegal," demikian pernyataan resmi Kairo.
Para pemimpin Palestina bersikukuh bahwa Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara masa depan mereka, merujuk pada resolusi internasional yang tidak mengakui pendudukan Israel sejak 1967 maupun aneksasi kota tersebut pada 1980.
Lonjakan Permukiman dan Aneksasi de Facto
Eskalasi ini terjadi di tengah lonjakan aktivitas permukiman. Data Forum Palestina untuk Studi Israel (MADAR) menunjukkan jumlah pos terdepan permukiman baru melonjak dari rata-rata delapan pos per tahun antara 2012-2022 menjadi 86 pos sepanjang 2025.
Saat ini, sekitar 500.000 pemukim Israel mendiami permukiman ilegal di seluruh Tepi Barat, ditambah sekitar 250.000 pemukim lainnya di Yerusalem Timur yang diduduki, menurut data Peace Now.
Ameer Dawood, Direktur Penerbitan dan Dokumentasi di Komisi Kolonisasi & Tembok Perlawanan Palestina, menilai paket pendanaan terbaru melampaui deklarasi politik. "Ini adalah pembiayaan negara untuk aneksasi de facto, dan memerlukan langkah-langkah internasional praktis daripada sekadar pernyataan keprihatinan," tegasnya.•
