Harapan untuk mengakhiri perang di Gaza secara permanen kembali menemui jalan buntu. Hamas secara tegas menolak rencana pelucutan senjata yang diajukan oleh Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian pimpinan AS, Nickolay Mladenov, yang terindikasi condong kepada penjajah Israel.
Penolakan ini disampaikan di tengah kebuntuan negosiasi fase kedua gencatan senjata yang telah berlangsung sejak Oktober 2025.
Syarat Mutlak Hamas: Penuhi Fase Pertama Dulu
Seorang pejabat senior Palestina yang akrab dengan proses negosiasi mengungkapkan kepada BBC bahwa Hamas telah menyampaikan kepada para mediator regional bahwa mereka tidak akan membahas fase kedua sama sekali sebelum Israel memenuhi seluruh ketentuan fase pertama.
Tuntutan Hamas mencakup:
- Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
- Pembukaan kembali semua penyeberangan, termasuk Rafah.
- Penghentian serangan serta masuknya bantuan kemanusiaan dan barang komersial dalam jumlah yang cukup.
- Pengaktifan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, sebuah badan teknokrat yang akan memerintah Gaza sementara.
Seorang pejabat senior Hamas menegaskan bahwa kelompoknya menunggu Mladenov memberikan "jadwal yang jelas bagi Israel untuk memenuhi sisa kewajiban fase pertama, disertai jaminan untuk menghentikan pelanggaran Israel".
Tudingan Bias dan Ketidakseimbangan
Hamas menilai rencana Mladenov tidak adil karena mengkaitkan semua masalah dengan pelucutan senjata tanpa memberikan dukungan finansial yang memadai untuk rencana rekonstruksi dan pemulihan Gaza. Akibatnya, upaya pembangunan kembali wilayah yang hancur itu terhenti—sesuatu yang ditolak oleh Hamas dan faksi-faksi lain.
Kelompok ini juga menuduh Mladenov memiliki bias terhadap Israel. Seorang sumber yang dekat dengan delegasi Hamas menggambarkan dokumen yang diusulkan mencerminkan "ketidakseimbangan yang besar dalam urutan prioritas", di mana keamanan Israel diutamakan sementara hak-hak kemanusiaan dan politik Palestina ditunda.
Ancaman dari "Si Penjahat Perang"
Di pihak lain, Penjahat perang Israel Netanyahu bersikukuh tidak akan mundur. Ia telah berulang kali memperingatkan bahwa Hamas akan dilucuti, "baik dengan cara mudah atau cara keras". Netanyahu menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza tidak akan diizinkan sebelum misi pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza selesai.
Namun, Hamas memandang masalah senjata sebagai bagian dari solusi politik yang komprehensif yang menjamin hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, bukan sekadar pengaturan parsial.
Kilas Balik: Perjanjian yang Terhenti
Kebuntuan ini adalah babak terbaru dari proses yang telah berlangsung berbulan-bulan. Gencatan senjata fase pertama, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, berhasil menghentikan perang, membebaskan semua sandera Israel yang masih ditahan Hamas sebagai imbalan atas tahanan Palestina, dan melihat penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza.
Pada pertengahan Januari 2026, Utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian Presiden Trump. Fase ini dirancang untuk mengarah pada pengakhiran perang secara permanen setelah demiliterisasi Gaza dan penarikan penuh pasukan Israel.
Namun, kebuntuan telah terjadi sejak saat itu. Upaya terbaru untuk memecahkannya dilakukan melalui pembicaraan langsung pertama antara AS dan Hamas di Kairo pada 14 April 2026, yang dipimpin oleh penasihat senior AS Aryeh Lightstone dan kepala negosiator Hamas Khalil al-Hayya. Namun, pembicaraan itu kembali menemui jalan buntu karena perbedaan pandangan yang sama.
Latar Belakang: Konflik Belum Usai
Konflik ini dipicu oleh serangan pimpinan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 lainnya disandera. Sebagai balasan, tindakan militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 72.330 orang, termasuk 757 orang tewas setelah gencatan senjata dimulai pada Oktober 2025, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Mladenov, di hadapan Dewan Keamanan PBB, sebelumnya menyatakan bahwa "peletakan senjata oleh aktor militan akan mewakili pemutusan yang menentukan dari siklus kekerasan yang telah mendefinisikan kehidupan di Gaza selama beberapa dekade".
Jadilah pilihannya—antara "perang baru, atau awal baru"—kini tampak semakin sulit diwujudkan.
